Menjaga Marwah TNI Penjaga Kedaulatan Negeri, Jakarta - Perjalanan satu bangsa tak bisa dilepas dari peristiwa angkatan bersenjatanya, mengingat keberadaan tentara merupakan bukti suatu negara bisa mempertahankan kedaulatan dari serangan atau agresi penjajah.
Namun tidak hanya bertahan dari ancaman pendudukan bangsa asing, ada tentara merupakan jaminan bahwa kedaulatan yang berkunjung dari, oleh, dan untuk rakyat terjamin pelaksanaannya. Kedaulatan rakyat itu, bagi para pemikir kontraktarian layaknya Thomas Hobbes, John Locke, terhitung Rousseau hanya bisa terjamin jika instansi keamanan layaknya angkatan bersenjata dimiliki suatu negara. Pasalnya, rakyat mengikat dirinya sebagai warga negara melalui kontrak sosial dengan harapan, hak mendasar layaknya kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan bisa dilindungi.
Menjaga Marwah TNI Penjaga Kedaulatan negeriDalam konteks itu, jaminan atas hak hidup, kebebasan dari penjajah, dan pemberian terhadap kepemilikannya hanya bisa saja terwujud jika satu negara punyai angkatan bersenjata. Alhasil, angkatan bersenjata diarahkan untuk netral, bekerja profesional cocok dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak terafiliasi oleh keperluan atau group tertentu. Keberadaan angkatan bersenjata di Indonesia pun dimulai dari dorongan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan dan kedaulatan rakyat, dan juga keutuhan negara.
Angkatan bersenjata pertama negeri ini bermula dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), terbentuk kurang dari satu minggu setelah kemerdekaan. Nama itu sering berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, hingga dua th. setelah merdeka menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kiprah TNI tampak lumayan berat di periode awal kemerdekaan hingga memasuki masa reformasi. Dalam rentang selagi itu, negeri ini hadapi agresi hingga dua kali, pemberontakan kaum separatis, andaikan saja DI/TII pimpinan Kartosoewiryo dan PRRI/Permesta, insiden kudeta 1965, perjuangan mempertahankan Irian Barat, GAM, OPM, referendum Timor-Timor, hingga demonstrasi massal dari 1997 hingga 1998. Dalam masa tersebut, banyak citra buruk ditimpakan terhadap tentara, andaikan saja dugaan pelanggaran "hak", sikap "tidak netral" gara-gara terlibat didalam parlemen dan sederet tuduhan lainnya. Namun, terlepas dari suasana itu, sebagian besar rakyat masih percaya dan menyimpan harapan, TNI merupakan otoritas yang bisa diberi amanah merawat kedaulatan dan keutuhan negara.
Waspada citra buruk Akan tetapi, banyak pemberitaan selagi ini justru mencoreng citra baik TNI di mata publik. Misalnya saja, persoalan pembunuhan, perampokan, hingga keterlibatan sebagai pengedar sekaligus pemakai narkotika oknum tentara sering ditemukan. Bahkan persoalan paling baru adalah aksi pemukulan oknum tentara terhadap wartawan. Sekitar dua hari lalu, seorang wartawan televisi nasional mengaku dipukul oleh oknum tentara selagi tengah meliput dua hari lalu di Madiun. Sebelumnya persoalan kekerasan sama terhitung berjalan melibatkan oknum TNI Angkatan Udara, menimpa wartawan yang meliput bentrokan di Medan. Tak hanya itu, persoalan lain yang "mencoreng" citra TNI terhitung berjalan belum lama ini.
Oknum TNI dikabarkan terlibat perampokan duit senilai Rp10 miliar. Sementara itu untuk persoalan narkoba, seorang oknum tentara di Bone terhitung dikabarkan terlibat didalam transaksi barang haram itu senilai Rp60 juta. Kasus yang lebih "fenomenal" terhitung dugaan oknum TNI terlibat persoalan pembunuhan santri padepokan Taat Pribadi yang akrab disebut Dimas Kanjeng. Berkaca dari suasana itu, persoalannya kemudian yang patut dipertanyakan, apakah sesungguhnya ada celah didalam proses kaderisasi atau perekrutan bagian tentara? Pasalnya, gara-gara dari persoalan semacam itu kudu dilacak hingga akar persoalan. Dalam konteks ini, proses seleksi bagian merupakan titik awal yang kudu mendapat sorotan.
